Langsung ke konten utama

Postingan

Pemilih Skeptis dan Apatif 2019.

Postingan terbaru

Perlunya Disiplin Ilmu Dan Test Kecerdasan Bagi Anggota DPR dan DPRD, Tulang Sam: Zaman Now Mutlak diperlukan.

Djangkrikmoeda, Jambi _ Demokrasi tentunya harus melahirkan suatu keadaan yang jauh lebih baik dari sebelumnya dengan mengutamakan dan memilih pemimpin maupun wakil rakyat dengan pertimbangan bahwa setiap pilihan yang memenangkan kontestasi politik tersebut mau, mampu dan tahu menghadapi dan memberi solusi terhadap persoalan yang sedang dan akan dihadapi masyarakat. Pada tahun 2019 merupakan pesta demokrasi Bangsa Indonesia sekaligus memilih Presiden sebagai kepala negara dan DPR/DPRD sebagai mitra eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan. Tentunya setelah terpilih menjadi pemimpin maupun wakil rakyat harus mampu menjembatani dan menganalisa persoalan-persoalan dengan tingkat kecerdasan sosial, kecerdasan inteligensia, kecerdasan spirit, kecerdasan emosi serta disiplin ilmu sehingga menjadi fundasi bagi setiap bacaleg nantinya mampu merumuskan dan membahas setiap permasalahan yang akan dituangkan kedalam undang-undang maupun perda. Salah satu dari peserta kontestasi pileg Kota Ja

Tegas, Visioner Dan Aspiratif.

Djangkrikmoeda, Kota Jambi _ Ala naeng jumpang nama "Pesta Bolon" dihita Bangso Indonesia on, tarlumobi dinalaho paturehon dohot paulihon tuakka hamajuan ni Bangsotta on. Ima naginoaran na Pesta Rakyat 17 April dinalaho mamillit akka pangula dohot parhobas di nagoritta on nabenget jala ramot diakka pangulaon, pakkataian suang songoni nang parsaulian tuhita ganup bangsotta naadong di Huta Jambi on dohot muse tu sude desa naualu nari. Mangido situtu do roha nami tusude hita ganupan asa tapasada ma roha dohot pikkiranta laho manamiangkon dohot patulusson sakkap dinalaho mangkobasi dohot mangulahon akka nauli dohot nadenggan. Riama rohatta nian Oppung, Amang/Inang, Bapatua/Bapa Uda, Tulang/nantulang, Amangboru/Namboru, Lae/ibotonami, nang Hahanggi dohot pinaribot asa boan hamu hami tubagasan tamiang dohot dukungan. Jala boi marsada rohatta mamillit pangula dohot parhobasta tahun 2019-2024 ima nasian Partai  PDI Perjuangan Nomor Urut 12. Asa unang lupa nomor 12 PDI Perjuangan D

Politikus Parasit Dan Politikus Rayap Mewabah, Tulang Sam: Basmi dan Hanguskan.

Setelah era reformasi, kehidupan Bangsa Indonesia seakan berpusat pada partai politik yang ikut dalam kontestasi Pemilihan Legislatif (Pileg), pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Presiden (Pilres). Tidak dapat dipungkiri bahwa partai politik seperti lampu yang menggoda laron-laron politikus untuk berkerumun. Bahkan tumbuh suburnya juga sistem multipartai yang hidup di Indonesia jelas terlihat bahwa dengan mudahnya menggerakkan mobilisasi sosial dan konsentrasi politik yang sangat dimungkinkan dengan menjadi anggota partai dan terjun berkontestasi dalam setiap pesta demokrasi dalam pemilihan umum. Kekuasaan dan prestise sepertinya tersedia apik dalam bungkusan partai politik dengan sangat mungkin diakselerasi berkat amandemen yang memberi kekuasaan begitu besar pada rakyat untuk memilih legislatif secara langsung semangat awal supaya kekuasaan eksekutif terkontrol dengan baik.  Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa politik yang hendak memperbaiki dan menghidupkan namun berbal

Pernyataan Sikap MUKI Terhadap Penyegelan Tiga Gereja Di Jambi

Jambi, Djangkrikmoeda.blogspot.com _ Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) menegaskan untuk lebih membangun lagi kebersamaan dan kerukunan umat beragama. Terlepas dari terjadinya tindakan Penyegelan 3 Gereja yaitu GMI Kanaan, GSJA, dan HKI Alam Barajo Kota Jambi pada Senin (01/10/2018) di Kota Baru, Kota Jambi.  “Penyegelan 3 Gereja itu juga telah mencoreng ke-Bhinneka-an, toleransi dan kerukunan umat beragama di Indonesia,” demikian pernyataan Sekretaris DPW MUKI Jambi, Samuel seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima DPW MUKI melalui surat resmi DPP MUKI pada Senin (01/10/2018). MUKI juga melanjutkan, penyegelan itu sangat memprihatinkan karena terjadi sehari sebelum mobilisasi massa yang diprediksi atau diestimasi 1000 orang. Dan satu hari sebelum terjadi mobilisasi massa, maaka pemerintah, FKUB, Kesbangpol, Satpol PP, LAM, Kepolisian dan elemen masyarakat yang difasilitasi oleh Ketua LAM, Drs. H. Azra'i Albasyari mengadakan rapat yang memutuskan bahwa 3 gereja terse

WKRI St.Theresia Menjadi Injili Yang Hidup di Masyarakat

Jambi, Djangkrikmoeda.blogspot.com _ ”Mengapa wanita tercipta dari tulang rusuk pria? Bukan dari kaki, tulang tangan dan tengkorak kepala manusia? Karena wanita bukan untuk memimpin pria, bukan pula untuk menjadi bawahan yg harus diinjak-injak tetapi merupakan mitra, partner, rekan, sahabat dan orang yang paling dekat. Dia diciptakan dari tulang rusuk, agar dekat dengan hati untuk dicintai dan dekat pula dengan tangan untuk dilindunggi. Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) dalam hal ini merupakan elemen atau organisasi Katolik 100% wanita dan 100% Katolik telah berevolusi menjadi himpunan wanita-wanita yang bertujuan untuk mendukung tugas mulia dalam pelayanan gereja dan hadir selalu ditengah umat dalam bentuk karya sosial. WKRI membuat ‘pembaharuan internal dengan tujuan untuk membantu meningkatkan peran perempuan secara efektif dalam masyarakat guna memerangi kesenjangan gender. WKRI didirikan tahun 1924 di Yogyakarta atas prakarsa dua tokoh Gereja Katolik lokal, Pastor van

MUKI : Gereja disegel, Kemana Saja Anggota Dewan terpilih.

Jambi, Djangkrikmoeda.blogspot.com _ Sesuai dengan laporan Komnas HAM mencatat bahwa selama 2016, pengaduan atas pelanggaran kebebasan agama di Indonesia berjumlah 97, meningkat dari 87 kasus pada 2015. “Dan melihat data yang disajikan Komnas HAM seperti biasa, seperti tahun-tahun sebelumnya, aduan terbanyak datang dari provinsi Jawa Barat,” Samuel Pardosi, Sekretaris DPW Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Jambi.  Jawa Barat mengoleksi 21 pengaduan selama 2016—salah satu kasus paling anyar ialah pembubaran  Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR)  umat Kristen di Gedung Sabuga, Bandung. Kasus di Jawa Barat jadi pantauan kelompok HAM lain, termasuk oleh Setara Institute yang mencatat 44 kasus pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan pada 2015, dan Wahid Institute mendokumentasikan 46 peristiwa pelanggaran di provinsi tersebut di tahun yang sama.  Di posisi kedua ada DKI Jakarta yang mengoleksi 19 aduan. Di posisi ketiga adalah Sulawesi Utara, daftar baru yang sebelumnya cuma sat